Coretanpemuda.com - Terkait dengan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II, Pemprov NTB menyebut membutuhkan 2.918 orang pegawai baru. Sebagian besar tenaga teknis 2.463 orang, diikuti tenaga guru 399 orang, dan tenaga dokter 56 orang.
"Kebutuhan ini berdasarkan analisis jabatan yang kita lakukan tahun ini," kata Kepala Biro Organisasi Setda NTB H Yusron Hadi, pada Lombok Post.
Dijelaskan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) digunakan untuk mengetahui jumlah formasi pegawai yang dibutuhkan.
Itu menjadi dasar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengajkan formasi ASN ke pemerintah pusat. "dari anjab akan tergambar berapa pegawai yang dimiliki dan berapa kebutuhannya," katanya.
Baca juga: Kapan Pendaftaran Rekrutmen CPNS 2019? Lihat Disini
Lebih dari itu, hasil anjab dan ABK juga akan dipakai untuk menentukan kelas dan nilai jabatan. Baik dari jabatan pelaksana, administrator, dan jabatan pengawas. "Dipakai juga untuk menentukan tambahan penghasilan pegawai yang ditaur dalam KemenPAN-RB," terangnya.
Kelas jabatan dan evaluasi jabatan saat ini sedang dalam proses validasi. Itu akan menjadi dasar perhitungan tambahan penghasilan pegawai di daerah dalam bentuk tunjangan kinerja daerah (TKD) tiap bulan.
Sementara itu, Kepala BKD NTB H Fathurahman menjelaskan, pihaknya saat ini masih menginput data formasi ke dalam sistem e-formasi yang disiapkan pemerintah pusat.
Baik untuk CPNS maupun PPPK tahap II. "Masalah pengusulan akan kita sesuaikan dengna keuangan daerah," ujarnya.
Kemampuan anggaran daerah sangat penting untuk jadi bahan pertimbangan karena terkait dengan gaji. Jangan sampai membuat beban belanja pegawai lebih banyak dibandingkan belanja pembangunan.
Jumlah pegawai pensiun juga akan dilihat, tahun ini sekitar 209 orang pegawai yang akan pensiun. Namun jumlah pensiun tidak akan jadi patokan utama penetapan kuota formasi.
Tim BKD tengah memetakan posisi yang lowong. Seperti di Dikbud berapa jumlah guru yang kosong, di Dinas Kesehatan akan dikaji berapa tenaga kesehatan. "Ini yang sedang kita petakan," katanya.
Baca juga: Pemerintah Buka 98 Ribu Lowongan PPPK
Untuk alokasi pegawai, pemda mendapat 30 persen CPNS dan 70 persen PPPK. Rekrutmen diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar.
Kesempatan diprioritaskan kepada pegawai non-PNS atau honorer yang saat ini masih bekerja.
Sumber: Jpnn.com
0 komentar